KEGIATAN VIDCON RAKOR EVALUASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ( PPKM ) MIKRO DI 34 PROVINSI INDONESIA

145

Polda Kalbar Polres Singkawang Humas Polres Singkawang – Pada hari Senin ( 14/06/2021 ) pukul 19.00 Wib bertempat diruang TCM Kantor Walikota Singkawang Jl. Firdaus Rais Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat telah dilaksanakan kegiatan Vidcon Rakor Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Mikro di 34 Provinsi Indonesia.

Pimpinan Vidcon adalah Menteri Dalam Negeri, Jendral Polisi ( Purn ) Tito Karnavian, Menko Bidang Perekonomian, Dr. Ir. H. Airlangga Hartanto M.B.A, M.M.T, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati S.E, M.S, Ph.D, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim B.A, M.B.A, Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, Kepala BNPB RI, Letjen TNI ( Purn ) Doni Munardo, Dirjen Kesmas Kemenkes RI, Kartini, As Ops Panglima TNI dan As Ops Kapolri.

Hadir dalam kegiatan Vidcon adalah Walikota Singkawang, Kapolres Singkawang, Ketua DPRD Kota Singkawang, Kajari Kota Singkawang, Kasdim 1202 / Skw, Kepala BKD Kota Singkawang, Kepala Bappeda Kota Singkawang, Kasat Pol PP Kota Singkawang dan Kadis Kesehatan dan KB Kota Singkawang.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan Arahan Kemenko bidang perekonomian, Arahan Menteri Dalam Negeri, Arahan Menteri Keuangan, Arahan Dirjen Kesmas Kemenkes RI, Arahan Kepala BNPB RI, Arahan Asops Panglima TNI, Arahan Asops Kapolri, Arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Penutup Kemenko Bidang Perekonimian RI.

Pointer arahan sebagai berikut bahwa PPKM mikro sesuai dengan keputusan Mendagri diperpanjang dari tanggal 15 Juni 2021 s/d 28 Juni 2021.

Lakukan Evaluasi penerapan Prokes secara ketat dengan tetap mendorong percepatan dan peningkatan Testing, Tracing dan Pelaksanaan Isolasi.

Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mendasarkan pada zonasi Resiko Wilayah didaerah masing – masing.

Gubernur Menetapkan Kab / Kota yang menerapkan PPKM Mikro, memastikan pembentukan dari Tingkat Posko Desa / Kecamatan sampai Tingkat RT / RW.

Setelah adanya keputusan, Kepala Daerah membuat turunan kepada pimpinan2 dibawahnya dan menjabarkan keputusan mendagri tersebut sesuai dengan keadaan penyebaran covid 19 di wilayahnya masing2

Pimpinan TNI dan Polri didaerah agar dapat mendampingi kepala daerahnya untuk efektifitas dan optimalisasi pemberlakuan PPKM Mikro dan penanganan Covid 19 di wilayahnya masing masing.

Kegiatan di Tempat Kerja / Perkantoran menerapkan WFH sebesar 75 % untuk Kota zona merah dan WFH sebesar 50 % untuk kota zona orange / kuning.

Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring ( Online ) untuk zona merah, untuk zona orange / kuning sesuai dengan pengaturan kemendikbud Ristek.

TNI dan Polri juga akan mendapatkan drop vaksin sebagai vaksinator kepada masyarakat untuk dapat membantu proses percepatan vaksinasi.

Bahwa BOR tingkat Provinsi baru sampai 70 %, sedangkan BOR di tingkat Kabupaten / Kota sudah lebih dari 80 %

Anggaran Penanganan Covid 19 / PEN pada Dipa Kemenkes sudah dicairkan sebesar 45,9 %, dan anggaran penanganan Covid 19 juga berasal dari DAU / DBH, DID dan Dana Desa.

Saran Tindak lanjut pelaksanaan PPKM Mikro dan Posko Desa / Kelurahan antara lain adalah bahwa Sumber daya operasionalisasi giat penanganan Covid 19, Penguatan Tracing dan Tracking, Monitoring dan supervisi aktof dari Pemda, Rakor Rutin dan Kolaborasi Sinergi dan Pengawalan Soliditas Unsur Posko.

Kegiatan selesai pukul 21.00 Wib, selama kegiatan berlangsung dengan aman dan terkendali.