Polda Kalbar Polres Singkawang Humas Polres Singkawang – Pada hari Selasa ( 08/06/2021 ) Pukul 10.00 Wib, bertempat di Ruang Bagren Polres Singkawang Jln. Firdaus Rais II, telah dilaksanakan Kegiatan Zoom meeting Musrenbang Polri tahun 2021 dengan tema “Polri yang Presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”
Hadir dalam kegiatan zoom meeting tersebut adalah Kabagren Polres Singkawang, Kasubbagprogar Bagren, Paur Subbagdalgar Bagren, Ps. Paurmin Bagren, Ps. Paursubbagprogar Bagren dan Anggota Bagren Polres Singkawang.
Susunan Acara Kegiatan diawali dengan Pembukaan, kemudian Pembacaan Do’a dilanjutkan dengan Laporan Asrena Kapolri tentang penyelenggaraan Kegiatan Musrenbang Polri tahun 2021.
Pembukaan Musrenbang Polri oleh Bapak Kapolri yang dilanjutkan dengan Paparan dari Kementrian Keuangan RI tentang Kebijakan Anggaran tahun 2022.
Paparan dari Anggota I BPK RI tentang Kontribusi BPK RI dalam mewujudkan kinerja Polri mempertahankan Penilaian WTP.
Paparan dari Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022.
Paparan dari Direksi anggaran perbendaharaan Kemenkeu RI dan Paparan dari Ketua Badan Anggaran DPR RI tentang Strategi pemenuhan anggaran Polri yang Presisi.
Adapun poin-poin kegiatan Zoom meeting Musrenbang Polri tahun 2021 antara lain adalah Musrenbang Polri tahun 2021 akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 8 Juni 2021 S/d 10 Juni 2021 dan menghadirkan Narasumber Eksternal Kementerian/Lembaga, merupakan tindak lanjut dari Musrenbang nasional tahun 2021, yang telah dilaksanakan pada bulan Mei tanggal 4 yang lalu. Tujuan diselenggarakan Musrenbang Polri tahun 2021 yaitu untuk mengintegrasikan, menyempurnakan dan menyelaraskan program dan kegiatan serta terselenggaranya tugas Polri tahun 2022,
Satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran terbaik, Satker yang memperoleh nilai indeks tata kelola organisasi (itk-o) terbaik serta perwakilan pelaksana ppkm mikro terbaik, semoga dapat memberikan motivasi kepada satker atau anggota Polri lainnya untuk menampilkan karya dan inovasi terbaik demi terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang kita cintai;
Pencanangan pembangunan zona integritas Satker Polri semoga dapat mewujudkan tata kelola Polri lebih propefional, bersih, melayani dan bebas dari korupsi serta meningkatnya kualitas pelayanan publik Polri;
Peserta Musrenbang tahun 2022, selamat bermusyawarah semoga melalui forum ini dapat dicetuskan pemikiran strategis sehingga dihasilkan produk perencanaan yang implementatif dan efektif bagi seluruh jajaran polri;
Pemulihan Ekonomi Nasional ( dan penanganan Pandemi Covid 19 tahun 2022 masih menjadi fokus belanja Pemerintah dengan kemampuan keuangan Negara yang terbatas diperlukan langkah langkah startegis untuk menjaga kesehatan APBN melalui konsolidasi fiskal sehingga bisa dicapai defisit APBN APBD maksimum 3 dari PDB pada Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan pada UU No 2 tahun 2020 atau sesuai UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Kebijakan makro fiskal harus responsive untuk menjawab tantangan pembangunan (Covid 19 dan percepatan pemulihan ekonomi ketidakpastian ekonomi global, tantangan struktural perubahan iklim dan disrupsi ekonomi digital) dan tantangan fiskal penerimaan perlu dioptimalkan risiko fiscal meningkat ruang fiscal terbatas fiscal harus konsolidatif serta mendukung pencapaian target pembangunan;
Arah kebijakan belanja K/L Tahun 2022 harus mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi structural melalui penguatan spending better;
Pagu Indikatif Polri TA 2022 adalah sebesar Rp 97,52 triliun Anggaran tersebut bersumber dari Rupiah Murni Rp 84,71 triliun, Pagu Penggunaan PNBP Rp 7,00 triliun, Pagu Penggunaan BLU Rp 2,19 triliun, Pinjaman Luar Negeri Rp 1 97 triliun, Rupiah Murni Pendamping Rp 0,90 triliun Pinjaman Dalam Negeri Rp 0,43 triliun dan SBSN Rp 0,31 triliun Dasar penghitungan Pagu Indikatif Polri TA 2021;
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, melalui pelaksanaan program program seperti 1 P rogram Modernisasi Almatsus Dan Sarana Prasarana Polri, 2 Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, 3 Program Profesionalisme SDM Polri, 4 Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana, dan 5 Program Dukungan Manajemen;
Pengertian LK Pemerintahan yaitu Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab Polri sebagai penyusun Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang disampaikan bebas dari salah saji material, Laporan Keuangan bebas dari Kecurangan, Laporan Keuangan disusun melalui suatu SPI yang telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
Gambaran resiko dan tantangan ekonomi Makro 2022 yaitu Pengendalian pandemi covid -19, pemulihan aktifitas ekonomi global, perubahan harga komoditas global, pemulihan dunia usaha, pemulihan konsumsi domestik dan ruang terbatas stimulus fiskal dan moneter;
Kedepan Polri akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, selain permasalahan yang ditimbulkan oleh Covid-19, Polri juga dihadapkan oleh tingkat kejahatan yang semakin canggih dan kompleks sehingga berpotensi dalam menganggu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, kehadiran Polri yang Presisi menjadi sebuah kebutuhan yang harus disegerakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Banggar DPR RI siap mendukung sepenuhnya kebijakan Transformasi Menuju Polri yang Presisi.
Kegiatan berakhir pada pukul 15.00 Wib, selama kegiatan berlangsung situasi aman dan Kondusif.
About The Author
